HALO KOYA TIMUR: Pembagian administratif Indonesia

Untuk lebih Lengkapnya
KLIK DISINI

Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada saat yang sama, kedaulatan wilayah udara berada di bawah perlindungan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia

.
Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 1, dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Jelaslah bahwa provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia.
Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.
Lima provinsi memiliki status khusus dan/atau istimewa:

Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Hingga Januari 2011, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki kota otonom.

Kabupaten/kota

Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Secara umum, kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.
Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.
Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik.

Kecamatan

Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik.^[1] Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.
Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.

Mukim

Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.^[2]

Kelurahan/desa

Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan.
Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:

Wilayah lain yang lebih rendah

Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua), pedukuhan, dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.

Statistik wilayah

Hingga Desember 2012, Indonesia terdiri dari 410 kabupaten/kabupaten administrasi dan 98 kota/kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut.^[3]

No.	Kode ¹	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas wilayah (km²) ²	Jumlah penduduk ³	Kepadatan (jiwa/km²) ⁴
1	11	Aceh	18	5	286	108	6.321	57.956,00	4.948.907	85.4
2	12	Sumatera Utara	25	8	414	662	5.025	72.981,23	15.074.334	206.6
3	13	Sumatera Barat	12	7	176	303	711	42.012,89	5.133.268	122.2
4	14	Riau	10	2	154	203	1.426	87.023,66	5.860.250	67.3
5	15	Jambi	9	2	128	153	1.253	50.058,16	3.390.682	67.7
6	16	Sumatera Selatan	12	4	223	371	2.755	91.592,43	8.321.592	90.9
7	17	Bengkulu	9	1	123	148	1.300	19.919,33	1.830.869	91.9
8	18	Lampung	13	2	206	174	2.249	34.623,80	8.711.511	251.6
9	19	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	44	61	300	16.424,06	1.250.554	76.1
10	21	Kepulauan Riau	5	2	59	133	218	8.201,72	1.861.471	227
11	31	Jakarta	1	5	44	267	0	664,01	9.809.857	14,773.7
12	32	Jawa Barat	18	9	625	636	5.227	35.377,76	45.423.259	1,283.9
13	33	Jawa Tengah	29	6	573	769	7.820	32.800,69	37.453.830	1,141.9
14	34	Yogyakarta	4	1	78	46	392	3.133,15	3.876.391	1,237.2
15	35	Jawa Timur	29	9	662	782	7.741	47.799,75	41.437.769	866.9
16	36	Banten	4	4	154	262	1.273	9.662,92	9.953.414	1,030.1
17	51	Bali	8	1	57	80	634	5.780,06	4.028.792	697
18	52	Nusa Tenggara Barat	8	2	116	136	826	18.572,32	4.539.888	244.4
19	53	Nusa Tenggara Timur	21	1	293	313	2.612	48.718,10	4.892.414	100.4
20	61	Kalimantan Barat	12	2	175	89	1.869	147.307,00	4.935.048	33.5
21	62	Kalimantan Tengah	13	1	131	130	1.339	153.564,50	2.514.375	16.4
22	63	Kalimantan Selatan	11	2	151	142	1.842	38.744,23	4.087.776	105.5
23	64	Kalimantan Timur	7	3	140	215	1.245	204.534,34	3.908.737	19.1
24		Kalimantan Utara	4	1
25	71	Sulawesi Utara	11	4	156	327	1.307	13.851,64	2.422.345	174.9
26	72	Sulawesi Tengah	11	1	149	147	1.593	61.841,29	2.686.198	43.4
27	73	Sulawesi Selatan	21	3	304	768	2.187	46.717,48	9.390.322	201
28	74	Sulawesi Tenggara	11	2	204	345	1.626	38.067,70	2.508.050	65.9
29	75	Gorontalo	5	1	70	72	628	11.257,07	1.152.729	102.4
30	76	Sulawesi Barat	6	0	69	63	507	16.787,18	1.429.588	85.2
31	81	Maluku	9	2	77	33	869	46.914,03	1.801.948	38.4
32	82	Maluku Utara	8	2	112	112	950	31.982,50	1.165.308	36.4
33	91	Papua	28	1	381	88	3.909	319.036,05	3.130.938	9.8
34	92	Papua Barat	12	1	160	78	1.295	97.024,27	1.008.443	10.4
		Total	410	98	6.694	8.216	69.249	1.910.931,32	259.940.857	136

Perkembangan statistik wilayah administratif Indonesia:

Per tanggal	Referensi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas wilayah (km²) ²	Jumlah penduduk ³
Desember 2012		410	98						{{{11}}}
Oktober 2012		403	98						{{{11}}}
Januari 2011	Permendagri Nomor 66 Tahun 2011^[3]	399	98	6.694	8.216	69.249	1.910.931,32	259.940.857	{{{11}}}
31 Desember 2007	Permendagri Nomor 6 Tahun 2008								{{{11}}}
31 Desember 2004	Permendagri Nomor 18 Tahun 2005	349	91	5.263	7.113	62.806			{{{11}}}
31 Desember 2001	Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2002	269	85	4.646	6.694	62.561			{{{11}}}
31 Desember 2000	Kepmendagriotda Nomor 13 Tahun 2001								{{{11}}}

Catatan:

¹: Kode wilayah administrasi pemerintahan versi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
²: Tidak disebutkan dalam referensi, tetapi jika dibandingkan dengan sumber lain, sepertinya mengacu kepada luas wilayah daratan.
³: Jumlah penduduk mengacu kepada data P4B (BPS) (hasil pemutakhiran dalam rangka PILPRES 2004), khusus Aceh, data diinput sebelum bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004
⁴: Tidak ada dalam referensi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah

Referensi